Tim Flying Health Care (FHC) yang datang ke Kabupaten Yahukimo untuk melakukan bimtek dalam program pelayanan kesehatan di Distrik Dekai dan Distrik Anggruk khususnya isu tentang rendahnya cakupan program pelayanan imunisasi MRP di Kabupaten Yahukimo mencakup 33 Faskes Puskesmas dan 65 Pustu.
Data hasil cakupan pelaksanaan imunisasi MRP dari 29 Kab/Kota terdapat 14 Kabupaten yang masih dibawah target 95%, yaitu : Kab.Waropen mencapai 88,35%, Kab.Lanny Jaya mencapai 80,61%, Kab.Yalimo mencapai 75,86%, Kab.Mimika mencapai 68,48%, Kab.Puncak mencapai 63,94%, Kab.Tolikara mencapai 59,79%, Kab.Dogiyai mencapai 50,64%, Kab.Pegunungan Bintang mencapai 46,75%, Kab.Deiyai mencapai 49,21%, Kab.Jayawijaya mencapai 35,17%, Kab.Intan Jaya mencapai 31,16%, Kab.Puncak Jaya mencapai 23,98%, Kab.Yahukimo mencapai 11,06% dan Kab.Nduga mencapai 7,7%. Dari 14 Kabupaten terendah cakupan dibawah 95%, Yahukimo dan Nduga ternyata sangat rendah pencapaian target imunisasi yang kurang dari 25%.
Sangat miris melihat kondisi ini, padahal dana Bantuan Operasional Kesehatan yang digelontorkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan nilai Milyaran rupiah sejak dari Tahun 2010 sampai tahun 2018 ini pencapaian program Imunisasi di 33 Puskesmas dan 65 Pustu + 1 RSUD Dekai sangat rendah.
Penyebab rendahnya cakupan ini dikarenakan alasan klasik yang pertama masalah geografis wilayah kerja Puskesmas yang penduduknya paling banyak berada di daerah pegunungan dan lembah, kedua masalah transportasi menjangkau pelayanan kesehatan ke distrik yang sulit karena dari 33 Puskesmas hanya 5 Puskesmas yang bisa dijangkau dengan trasportasi darat yaitu 3 Puskesmas di Kota Dekai, Puskesmas Seradala dan Puskesmas Kurima. Sisa Puskesmas lainnya semuanya dijangkau dengan penerbangan carteran yang memakan biaya besar. Ketiga adalah faktor kehadiran petugas kesehatan di Puskesmas dan Pustu yang jarang dan bahkan ada petugas yang sama sekali tidak pernah berada di tempat tugas.Keempat adalah faktor ketersediaan petugas Jurim (Juru Imunisasi), fasilitas Listrik untuk Cold Chain dan ketersediaan Vaccine Carier.
Hal-hal inilah yang menyebabkan rendahnya cakupan imunisasi di Kabupaten Yahukimo. Kalau ditinjau dari Anggaran BOK Puskesmas/Pustu yang bisa mengelola dana BOK > Rp.250.000.000 per Puskesmas yang sesuai Juknis bahwa ada kegiatan luar gedung salah satunya penguatan layanan imunisasi yang wajib dilakukan namun kenyataannya tidak dilaksanakan padahal dalam pertanggungjawaban administrasi BOK ada tercantum program imunisasi dalam Planning Of Acction (POA) terpadu pelayanan kesehatan di 33 Puskesmas dan 65 Pustu.
Inilah yang seharusnya menjadi perhatian khusus dari Kepala Dinas Kesehatan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Pengelola BOK, Bidang Kesmas dan Bidang P2P harus bersama-sama mencari solusi dalam upaya perbaikan layanan kesehatan di 33 Puskesmas dan 65 Pustu. Bukan saja menilai tingkat penyerapan anggaran BOK Puskesmas yang 100% terealisasi namun data dan laporan hasil pelayanan kesehatan yang menggunakan dana BOK tersebut tidak dilaporkan.
Dengan masalah ini, maka Kementerian Kesehatan dari Subdit Imunisasi melakukan inisiasi pembentukan Tim FHC untuk dikirimkan ke Kab Yahukimo guna mencari permasalahan dan hambatan apa saja yang terjadi dengan sampling 2 Distrik.
Pada kesempatan ini, Pak Junghans Sitorus, SKM, M.Kes senagai staf dari Subdit Imunisasi Kemenkes RI melakukan bimtek Imunisasi kepada 33 kepala Puskesmas bertempat di Puskesmas Dekai mulai dengan pengenalan vaksin, apa itu imunisasi, perlengkapan penunjang layanan imunisasi sampai dengan pendampingan data imunisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.
Berikut Dokumentasi kegiatan sebagai berikut:
Komentar
Posting Komentar