Kegiatan Pertemuan Monitoring Evaluasi TB dan Perencanaan Program Pengendalian TB/Logistik TB serta Validasi Data Program (Surveilans TB, SITT, TB-HIV) Se-Provinsi Papua bertempat di Hotel Fave Jayapura Tanggal 4 s/d 8 Oktober 2017, dilaksanakan atas kerjasama mitra dengan NGO antara lain, Global Fund, TB-Cepat, C-TB, Aisyah serta Tim P2 TB Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dengan menghadirkan beberapa narasumber kolaborasi dari Dokter Spesialis Paru, Dokter Spesialis Anak, Laboratorium Kesehatan Provinsi Papua, Pengelola Program TB Kabupaten / Wasor, dan narasumber dari masing-masing pengelola NGO yang berkontribusi dalam program penanggulangan TB Paru di Provinsi Papua.
Kegiatan pada hari pertama dilaksanakan dengan penyampaian materi tentang kebijakan program TB Papua oleh dr.Berry sebagai Penanggung Jawab Program ATM Dinkes Provinsi Papua, dilanjutkan dengan materi dari beberapa fasilitator NGO.. Pada hari kedua materi lanjutan dari Labkesda Provinsi Papua tentang crosschecker analis TB menggunakan form TB 12 untuk memantau kegiatan pemeriksaan laboratorium dan error rate.
Khusus dalam penyampaian materi dari Labkesda Provinsi Papua, kendala utama dalam melaksanakan program TB di 29 Kabupaten/Kota berada pada fasilitas laboratorium, status lab dan tenaga analis. Sampai saat ini terdapat sekitar 8 kabupaten/kota yang telah memiliki fasilitas TCM untuk pemeriksaan Sputum dalam penetapan diagnosa TB dengan masa penetapan status kurang lebih 2 jam, dan sangat akurat serta efisien pada pemeriksaan suspek TB dalam jumlah yang banyak.
Kendala bagi kabupaten lain yang tenaga analis tidak ada, kemudian fasilitas Lab tidak ada sangat beresiko dalam peningkatan penularan TB di Kabupaten tersebut.
Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu kabupaten dengan fasilitas laboratorium di fasyankes 31 Puskesmas dan RSUD Dekai masih minim. Saat ini baru 1 Puskesmas yang status menjalankan program DOTS TB, yaitu Puskesmas Dekai dan RSUD Dekai sedangkan 30 Puskesmas lainnya belum berstatus DOTS disebabkan karena tidak adanya tenaga analis dan laboratorium.
Padahal, kontribusi kasus TB terbesar di Kabupaten Jayawijaya dan Puskesmas Wamena Kota sesuai dengan hasil Monev TB, bahwa Kabupaten Yahukimo penduduknya yang akses ke Kabupaten Jayawijaya lebih banyak menderita TB dan HIV.
Oleh karena itu, perlu adanya konsistensi dan perhatian serius dari Kepala Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo untuk menghadapi masalah penyakit menular ini, karena 30 Puskesmas belum berfungsi dengan baik layanan kesehatan dasar, tanpa tenaga dokter, analis dan farmasi sehingga menghambat dalam proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang berakibat kepada terjadinya migrasi jumlah penyakit menular dari Kabupaten Yahukimo ke Kabupaten terdekat.
Apabila kondisi ini tetap dibiarkan tanpa ada upaya perbaikan dalam sistim pelayanan kesehatan di 31 faskes mulai dari pemenuhan kebutuhan tenakes medis dan paramedis, tenaga teknis kesehatan lainnya,maka akan sia-sia perencanaan anggaran tiap tahun dari sumber dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), Jampersal (Jaminan Persalinan), BPJS/JKN, Jamkesda, Otsus dan lain sebagainya tidak tepat sasaran, karen sering terjadi penyerapan dana terealisasi 100 persen tetapi output yang diharapkan dari jumlah dana yang digunakan tidak memiliki daya ungkit untuk memperbaiki cakupan pelayanan kesehatan di Kabupaten Yahukimo. Padahal dana kesehatan yang bersumber dari APBN DAK Nonfisik dan Otsus jumlahnya sangat besar dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Yahukimo, tetapi pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukannya.
Apakah Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo hanya melihat kondisi ini tanpa mengupayakan solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah pelayanan kesehatan di Kabupaten Yahukimo. Ini bukan saja beban Dinas Kesehatan, tapi Stage Holder lainnya, yaitu Bupati Kabupaten Yahukimo yang dalam janji politiknya akan memajukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Yahukimo, sedangkan kenyataan saat ini pelayanan kesehatan dasar di seluruh faskes masih belum optimal, ditambah petugas kesehatan di sebagian besar Puskesmas dan Pustu tidak pernah bertugas di tempat tugas, melainkan banyak menghabiskan waktu di Kota Dekai, Wamena dan Jayapura.
Butuh kerja keras, komitmen antara Bupati, Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Yahukimo bersama-sama merumuskan program yang tepat sasaran dalam upaya perbaikan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Yahukimo yang berbasis data riil, perencanaan berbasis bukti, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komentar
Posting Komentar